Kebijakan Pemkab Lambar Di Keritik Barisan Tidak Kebagian Kue

LAMPUNG BARAT — Belakangan ini di kalangan Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat sedang terjadi fenomena unik, dimana bermunculan para pengkritik kebijakan pemerintah dari barisan ‘rekan sejawat yang tidak lagi dekat’ karena porsi ‘kue’ yang ada tidak lagi merata. Walhasil, kubu yang merasa tersisihkan itu membuat kiblat sendiri untuk menyatakan diri sebagai oposisi. Dari sini dapat dilihat bagaimana Bupati Lampung Barat selama ini ternyata hanya dikelilingi para oknum penjilat, dimana loyalitas hanya sebatas kepentingan sesaat. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan salah satu pihak, hanya sebagai refleksi atas keadaan saat ini. Tapi kalau ada yang merasa, mohon dimaafkan saja.
‎
‎Melihat fenomena menggelitik seperti ini, Koordinator Gerakan Rakyat Anti Korupsi Lampung, Chaidir, menyebut jika memang tidak ada yang larangan tentang siapa memberikan kritik kepada siapa, karena hal itu merupakan bagian dasar dari kebebasan berpendapat dan menyampaikan pikiran yang jelas di jamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
‎
‎”Tapi beda cerita kalau ternyata kritik yang muncul itu dari seseorang yang pernah begitu akrab sebelumnya, istilah katanya dulu kita pernah bersama tapi sekarang sudah beda cerita. Maka kritik yang disampaikan itu akan lebih kearah sentimentil daripada penyampaian pendapat secara umum. Tapi tetap tidak masalah karena siapa saja berhak mengutarakan pikirannya, apalagi di alam demokrasi negeri ini,” ujarnya.
‎
‎Bagi Chaidir, semua kelakar penyebab fenomena ini, bermula dari sebuah kebijakan pemerintah pusat soal efisiensi anggaran yang memaksa pemerintah daerah mengatur ulang formasi belanja agar sesuai dengan arah pembangunan yang dikehendaki para pemangku kepentingan yang ada di pusat pemerintahan.
‎
‎”Suka tidak suka, pemerintah daerah sekarang ini adalah korban dari kebijakan pusat yang tidak populer termasuk Kabupaten Lampung Barat, karena ditengah gempuran mendesak soal ketersediaan fasilitas infrastruktur yang memadai, pemerintah daerah dipaksa berhemat karena Presiden sedang mengejar ambisi untuk merealisasikan janji politiknya,” urainya.
‎
‎Semestinya, menurut Chaidir, ditengah kondisi yang seperti ini, elemen masyarakat yang mampu bersuara bersama-sama memberikan pandangan kepada pemerintah pusat agar tidak memberikan kebijakan yang akan menyusahkan masyarakat di daerah. “Jangan malah bikin susah pemerintah daerah yang sudah susah. Kalau memang mau kritis, arahkan kepada sumber kebijakannya. Karena apapun bentuknya daerah adalah korban dalam hal ini,” tandasnya.
‎
‎Tapi dari sini, diteruskan Chaidir, seharusnya Bupati Lampung Barat dapat melihat bagaimana para loyalisnya justru berubah menjadi oposisi ketika kepentingan tidak lagi mampu di akomodir. “Untuk persoalan ini kita cukup tahu sama tahu sajalah, biarkan beliau menilai sendiri siapa yang betul-betul mau berjuang untuk kemajuan Lampung Barat ditengah kondisi yang serba tidak pasti sekarang ini,” tutupnya. (Redaksi)