Mata Pena Lampung/ Lampung Barat -Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus melakukan audiensi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia di Kantor BNPB, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam mempercepat realisasi dana hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) pascabencana untuk lima lokasi prioritas yang terdampak bencana alam.
Bupati Parosil didampingi sejumlah kepala perangkat daerah dan diterima langsung oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI, Jarwansah.
Dalam audiensi itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menegaskan komitmennya untuk segera memenuhi seluruh persyaratan administratif pencairan dana hibah RR. Sedikitnya terdapat lima komitmen utama yang disepakati bersama.
Pertama, keterlibatan Inspektorat dalam pendampingan sejak tahap perencanaan. Kedua, pembaruan data aset daerah oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Ketiga, penyediaan dana sharing melalui APBD Perubahan yang dikoordinasikan Bappeda. Keempat, dukungan teknis, perencanaan, dan pengawasan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kelima, penguatan kolaborasi seluruh perangkat daerah melalui komunikasi yang intensif dan berkelanjutan.
“Pemerintah daerah berkomitmen penuh menyiapkan seluruh persyaratan administratif dan dukungan anggaran sharing dari APBD. Kita ingin penanganan pascabencana ini berjalan cepat, tepat, dan akuntabel,” tegas Parosil.
Adapun lima lokasi yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada BNPB meliputi:
* Penanganan longsor Jalan Lingkar Kecamatan Way Tenong di Desa Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong.
* Penanganan longsor Jalan Lingkar Kenali–Kembahang di Pekon Sukaraja, Kecamatan Belalau.
* Pembangunan jembatan penghubung di Pekon Ringin Jaya, Kecamatan Bandar Negeri Suoh.
* Penanganan banjir Way Uluhan di Pekon Tapak Siring, Kecamatan Sukau.
* Penanganan banjir Way Warkuk di Pekon Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau.
Kelima titik tersebut merupakan infrastruktur vital dan akses utama masyarakat sehingga menjadi prioritas penanganan karena berdampak langsung terhadap mobilitas, aktivitas ekonomi, dan keselamatan warga.
Bupati Parosil menegaskan percepatan penanganan pascabencana merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Ia meminta seluruh OPD terkait bergerak cepat dan bekerja secara solid agar usulan dana hibah RR dari BNPB segera direalisasikan.
“Ini untuk masyarakat kita. Jangan sampai ada birokrasi yang menghambat. Saya minta Bappeda, PUPR, BKAD, dan Inspektorat langsung bergerak,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi RR BNPB RI Jarwansah menyambut baik komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Ia meminta pemerintah daerah segera menuntaskan seluruh persyaratan administrasi berdasarkan berita acara hasil verifikasi lapangan tim teknis BNPB.
Menurut Jarwansah, hal paling mendesak saat ini adalah penyelesaian Detail Engineering Design (DED) untuk lima titik usulan yang telah diverifikasi.
“Silakan segera siapkan DED-nya. Setelah administrasi lengkap, proses dana hibah RR dapat segera kami lanjutkan,” ujarnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi momentum percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana di Lampung Barat sehingga akses masyarakat kembali normal dan risiko bencana di lokasi terdampak dapat diminimalkan.(Red)
