‎Dampak Efisiensi Memicu Reaksi Masarakat, Jangan Salahkan Daerah

‎LAMPUNG BARAT — Keputusan untuk melakukan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat berdampak pada melemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam membangun wilayah. Walhasil, gelombang protes kekecewaan masyarakat timbul dimana-mana dengan bermacam gaya dan cara. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Pekon Sukarami, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, yang akhirnya menggalang donasi untuk melakukan perbaikan jalan yang ada di wilayah mereka secara swadaya.
‎
‎Koordinator Gerakan Rakyat Anti Korupsi, Chaidir, menyebut jika fenomena seperti itu merupakan bentuk kekecewaan terhadap kinerja pemerintah yang dianggap tidak peduli dengan kondisi fasilitas infrastruktur yang ada. “Bentuk protes seperti ini harus kita apresiasi sebagai bentuk persatuan dan kesatuan masyarakat daerah yang peduli dengan kondisi jalan yang ada diwilayahnya,” ujarnya ketika dihubungi awak media ini.
‎
‎Bagi Chaidir, gerakan yang dilakukan masyarakat Pekon Sukarami ini harus di full up hingga level nasional agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat, supaya tidak mudah dalam membuat kebijakan yang berdampak buruk bagi masyarakat di daerah.
‎
‎Menurut Chaidir, menyikapi persoalan dalam bentuk protes kekecewaan masyarakat harus secara jernih dan rasionil, jangan sampai menimbulkan kesan pemerintah daerah yang tidak bekerja. Padahal sama-sama korban dari kebijakan pemerintah pusat yang seenaknya membuat aturan tanpa memperhatikan kebutuhan anggaran di daerah.
‎
‎”Jika dilihat dari skala nasional, kondisi negara mungkin mengharuskan dilakukan efisiensi anggaran, namun ketika terjadi masalah di daerah, orang pusat juga harus bertanggung jawab dan jangan malah memberi kesan buang badan dan menumpahkan segala urusan kepada pemerintah daerah,” timpalnya.
‎
‎Bagi Chaidir, hirarki birokrasi tidak bisa menjadi tumpuan pemerintah pusat dalam menghadapi gelombang kekecewaan masyarakat yang mayoritas di daerah masih belum memahami atas kondisi yang terjadi. “Untuk mayoritas masyarakat mungkin sudah paham atas kondisi yang terjadi, tapi kebanyakan lainnya yang tidak paham dengan masalah efisiensi ini bagaimana?” tanya dia.
‎
‎Secara tegas Chaidir menyatakan jika kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat sangat merugikan pemerintah daerah yang sudah susah payah membangun dan berupaya mensejahterakan masyarakat. (Redaksi)