LAMPUNG BARAT — Hampir setiap tahun, jelang momen masyarakat akan menjalani ibadah puasa di Bulan Ramadhan, Kabupaten Lampung Barat selalu mengalami fenomena kelangkaan gas elpiji tabung melon ukuran 3 kilogram. Kendati Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, terus-menerus memberikan instruksi kepada jajarannya untuk memastikan stok gas elpiji aman, tapi hal seperti ini seakan tidak bisa diantisipasi dan kembali berulang dalam siklus tahunan. Padahal Diskoperindag Lambar sendiri setiap tahunnya sudah menghabiskan anggaran hingga ratusan juta Rupiah untuk yang katanya melakukan pengendalian.
Sebagai seorang kepala daerah yang dikenal responsif dalam menyikapi persoalan masyarakat, Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, sepertinya harus betul-betul memperhatikan kinerja jajarannya yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskoperindag) dalam menjalankan instruksinya untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat setempat dapat terpenuhi, utamanya soal ketersediaan gas elpiji ukuran 3 kilogram.
Karena bukan cuma asal suruh dan perintah saja, bahkan untuk urusan yang satu ini, Parosil Mabsus sebagai bupati sudah memberikan alokasi anggaran yang cukup besar kepada Diskoperindag Lambar.
Dari data yang dimiliki media ini saja, diketahui jika setidaknya terdapat enam mata anggaran dengan nilai mencapai Rp290.465.000 agar pihak Diskoperindag dapat melakukan pengendalian distribusi gas elpiji termasuk didalamnya ada biaya yang dikeluarkan untuk belanja tenaga ahli yang nilainya mencapai ratusan juta Rupiah.
Dengan anggaran itu, seharusnya pihak Diskoperindag Lambar sudah bisa melakukan koordinasi secara optimal kepada sejumlah distributor gas elpiji dalam memastikan ketersediaan stok dalam momen-momen tertentu, dimana masyarakat sangat bergantung kepada suplai tersebut.
Tetapi dengan fakta yang selalu berulang, dimana kelangkaan gas elpiji 3 kilogram menjadi fenomena tahunan, sudah sangat pantas dan layak Parosil Mabsus sebagai seorang kepala daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja jajarannya yang ada di Diskoperindag Lampung Barat.
Anggaran yang ada itu harus dipertanggungjawabkan dengan kinerja yang baik dan optimal, namun jika ternyata tidak memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat maka bupati harus mulai memikirkan opsi lain, diantaranya mencari pejabat baru yang lebih kompeten dan berintegritas. Sebab sejauh ini, Kabupaten Lampung Barat sama sekali tidak kekurangan sumber daya manusia yang mumpuni.
Hingga naskah ini dilansir, awak media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak berkaitan, seperti Kepala Diskoperindag dan Bupati Lampung Barat. (Redaksi)
Habiskan Ratusan Juta Rupiah Untuk Pengendalian, Gas Elpiji Kembali Langka,Kinerja Diskoperindag Lambar Harus Disorot
