LAMPUNG BARAT — Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Lampung Barat, membantah soal ketersediaan anggaran untuk pengendalian gas elpiji. Pernyataan ini secara tidak langsung mengisyaratkan jika pihak Diskoperindag tidak memiliki kewajiban untuk menjaga kestabilan pasokan gas elpiji jika dananya tidak ada.
”Enggak ada uang segini Rp290.465.000 dihabiskan untuk pengendalian elpiji. Saya dh tanya ke kabid dan emang gak ada,” demikian jawaban Kepala Diskoperindag Lampung Barat dalam pesannya melalui saluran WhatsApp kepada awak media ini.
Pernyataan itu mendapat reaksi keras dari Koordinator Wilayah Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRAK) Lampung Barat, Ropda Wita, yang sangat menyayangkan pernyataan tersebut keluar dari Kepala Dinas Koperindag. “Statemen itu kan rasanya sangat tidak memiliki empati terhadap kondisi masyarakat yang sedang kesusahan, jadi kalo tidak ada anggaran maka tidak ada yang berwajib untuk menjaga kondisi agar elpiji 3 kilogram tidak langka,” ujarnya.
Menurut Ropda Wita, secara de jure mungkin tata kelola anggaran milik Diskoperindag tidak menyebut gas elpiji. Tetapi dalam serapan anggaran yang dilakukan, bukankah ketersediaan pasokan gas elpiji masih bagian daripada kegiatan pengendalian distribusi pasar.
”Coba buka dokumen penggunaan anggaran swakelola milik Diskoperindag Lampung Barat, disitu mesti kelihatan berapa besar biaya yang digunakan untuk urusan-urusan semacam ini, bahkan ada biaya untuk jasa tenaga ahli,” urainya.
Bagi Ropda Wita, dengan pernyataan dari Kepala Diskoperindag itu, maka yang menjadi pertanyaan besar berikutnya adalah soal prioritas kinerja pemerintah daerah. “Apakah kalau tidak ada anggarannya maka pemerintah tidak bertanggung jawab atas fenomena tahunan yang terjadi semacam kelangkaan gas elpiji seperti ini. Kau begitu modelnya buat apa ada pemaparan capaian pembangunan dengan segala macam jargonnya itu kalau ujung-ujungnya duit dulu baru kerja,” tandasnya. (Redaksi)
Kadis Koperindag Lambar Mengelak, Ropda Wita : Prioritasnya Duit Dulu Baru Kerja
